Mengurai Peran Akademisi dalam Pemerintahan Indonesia

Home / Kopi TIMES / Mengurai Peran Akademisi dalam Pemerintahan Indonesia
Mengurai Peran Akademisi dalam Pemerintahan Indonesia Rasongko Singgih Samiarto, Mahasiswa FISIP, Ilmu Pemerintahan Angkatan Tahun 2017. Universitas Muhammadiyah Malang. 

TIMESJEMBER, MALANG – Merujuk pada disposisi peran akademisi dalam ranah pemerintahan Indonesia merupakan sesuatu hal yang lazim dalam politik kebangsaan, karena dalam proses resonansi pemerintahan agar menjadi egaliter akan menjadi solusi kekosongan untuk mengisi dalam birokrasi. 

Presiden Republik Indonesia, Jokowi telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada beberapa menteri akademisi, yang kita kenal diantaranya Pak Mahfud MD, SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan Pratikno. 

Dalam penelitian Ario Wicaksono dari Universitas Gajah Mada menyebutkan bahwa setiap priode politik, peran akademisi selalu masuk program strategi di struktur pemerintahan. 

Dalam materialisme historis jika di total terdapat 13,9 persen  dari kabinet, itu sudah termasuk menteri dan wakil menteri, dan indikator tersebut sudah sejak Indonesia merdeka yang berlatar belakang intelektual, namun angka itu terus meningkat pasca era reformasi menjadi 31,9 persen.

Namun secara implementasi, riset dari pak Ario dan analisis dari sendiri menyebutkan bahwa peran akademisi dalam dunia pemerintahan kurang efektif paska reformasi. 

Karena sejak reformasi, kekuasaan telah menyebar ke berbagai aktor lapangan, walaupun peran akademisi tetap terlihat namun disisi lain kaum akademisi butuh suport dari Presiden agar dapat memberikan dan menyukseskan program inovatif mereka. 

Lalu melalui tulisan pendek ini, saya memberikan 5 skeptisisme ataupun skenario tentang peran akademisi agar di posisi pemerintahan menjadi lebih aktif, efesien dan efektif. 

Berhadapan dengan sistem

Pak Ario pernah interview 22 pejabat publik dalam lingkup lembaga pemerintahan pusat, bahkan ada juga mantan menteri yang mempunyai latar belakang kaum akademisi yg telah beliau wawancarai guna mewujudkan tesis penelitian nya pada bulan Agustus 2017 hingga Januari 2018. 

Teori dari Max Weber tentang otoritas menyebutkan bahwa setiap pengambilan kebijakan harus saling sinergi dan reliabilitas, dari sinilah kesuksesan kaum akademisi dalam pemerintahan dapat dievaluasi bedasarkan tiga kriteria, yaitu sukses secara program, secara proses dan secara politik. 

Secara realitas sui-generis menunjukkan bahwa akademisi Indonesia dalam pemerintah era kontemporer cenderung lebih mengutamakan dan mementingkan kesuksesan dalam program saja. Tanpa melihat proses karena hal ini dapat di tandai dengan cenderungnya mereka melakukan kebijakan dengan resiko politik yang sangat rendah. 

Jika saya beri contoh seperti ketika mereka berhadapan dengan birokrasi, mereka condong mengoptimalkan penggunaan dari e-government guna memangkas banyaknya prosedur yang ada. Karena pada dasarnya hal tersebut nampak sangat mudah ketimbang melakukan reformasi maupun revolusi birokrasi, yang secara menyeluruh akan membutuhkan banyak nya dukungan politik agar dapat mengimplementasikan.

Tetapi untuk mentransformasikan kebijakan dengan risiko politik yang tidak filosofis dan rendah, akan menghasilkan perubahan relatif kecil, karena memiliki tingkat keberlanjutan yang tidak bisa dirasakan beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu para akademisi jaman modernisme sekarang ini dengan sendirinya telah mengambil posisi aman, supaya bisa dianggap mereka telah berhasil. 

Secara historis pun situasi tersebut berbanding berbeda saat era Orde Baru, saat itu kaum akademisi hanya berhadapan dengan satu penguasa negara Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. 

Jika kita boleh ambil sisi positif dari kiprah mafia Berkeley waktu jaman Orde Baru yaitu segerombolan lima teknokrat tersebut adalah alumni dari University of California, Berkeley USA. Di antaranya adalah Ali Wardhana, Emil Salim dan Mohammad Sadli. Yang pada era awal Orba telah memegang pos besar kementerian ekonomi tahun 1966-1998, mereka telah merajalela karena dapat amanah dan restu dari penguasa orde baru yang hanya bermodal politik. 
 
Bahkan gerombolan akademisi ini bukan hanya bisa berkuasa dalam sektor ekonomi saja, melainkan mereka melangkah jauh di mana sanggup untuk membekukan bea cukai karena banyak praktik nepotisme dan korupsi yang sangat masif. 

Realitas membuktika mereka bermodal support dari Presiden Soeharto yang mengandalkan tenaga dan pikiran teknokrat saja dapat memperbaiki ekonomi yang sedang amburadul. Lalu mereka beraksi, dari situlah kelompok ini dapat megalihkan tugas kepabeanan ke kontraktor asing (Societe Generale Di Surveillance) dari negara Swiss tanpa perlawanan .

Semua yang terjadi pada saat era tersebut tidak mungkin terjadi di era reformasi, karena kekuasaan bukan hanya di pegang satu kelompok saja, namun banyak aktor dan politikus lintas partai politik dalam parlemen di koalisi pemerintahan ataupun politik internal birokrasi. 

Rekomendasi skenario

Namun bedasarkan dengan keadaan yang melibatkan keterbatasan tersebut, asumsi saya menawarkan beberapa opsi untuk para akademisi jika masuk di pemerintahan. 

Pertama, jika boleh menggunakan argumen profesor dan intelektual publik USA yang bernama Edward Said.. Akademisi seharusnya berada di jalur luar jalan pemerintahan, karena menurut Edward, secara epistemologi tugas dan fungsi akademisi ialah sebagai pendobrak, melawan dan pengganggu status quo yang tidak terafiliasi kepada siapa pun, kecuali kebenaran dan hati nurani, lazim nya mereka menggunakan peran mimbar akademik untuk publikasi karya ilmiah. 

Diskursif jangka panjang di atas bagi saya itu sangat ideal, dan relevan dengan retorika mantan seorang profesor Ilmu Politik dari University of California, Berkeley yang bernama Aaron Wildavsky. Dia mengatakan bahwa tupoksi seorang akdemisi ataupun pembuat kebijalan publik adalah memberikan penyampaian kehekat kebenaran kepada kekuasaan. 

Kedua, jika kita boleh melihat negara maju lainnya untuk mewujudkan birokrasi yang berkeadilan, contohnya Jepang yang mempraktikan politisi dengan akademisi untuk dikombinasikan dalam jabatan menteri maupun wakil menteri, agar skenario ini dapat merujuk penyeimbangan antara terknokrat dan politisi saat proses pengambilan kebijakan secara langsung dapat melahirkan efektivitas pemerintahan.

Ketiga, jika akademisi masuk di pemerintahan sebaiknya saat periode transisi otoritas kekuasaan, secara rekrutmen pun harus selektif karena peran yang terbatas layaknya penasihat pemerintah ataupun duduk di lembaga independen negara, itu pun waktunya hanya sebentar. Pada saat birokrasi sangat membutuhkannya dan akan mengganti lagi ketika sudah mendapatkan birokrat yang berkompeten, rekrutmennya pun harus selektif

Keempat, mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan Guru Besar FISIPOL UGM, Cornelis Lay sebagai jalan ketiga, yaitu birokrasi dapat memberikan tempat bagi akademisi di pemerintahan sepanjang sesuai dengan kode etik, nilai dan misi kemanusiaan. 

Kelima, untuk mengokohkan platform kelompok akademisi ini bisa diakomodasikan dalam sebuah lembaga non-departemental yang mengatur beberapa bidang tanpa melibatkan ranah kepentingan praktik politik praktis, contoh nya perpustakaan negara, museum maupun lembaga pemberdayaan kebudayaan bangsa. Karena praktik ini sering diterapkan oleh negara Inggris. 

Dan itu beberapa contoh opsi yang mungkin bisa dipilih. Apa pun pilihan nya harus dapat digarisbawahi, bahwa sesungguhnya seorang akademisi di dalam pemerintahan ataupun di luar memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran secara mutlak pada publik dan  penguasa, tentunya mampu menjaga jarak kritis terhadap rezim kekuasaan. Itu sudah di lakukan oleh akademisi Rocky Gerung selama ini, itulah yang di butuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi, agar dapat berubah secara transformatif yang berujung terintegrasi ideologis dan mampu mensejahterakan secara keadilan sosial  dengan adanya ahli pembuat kebijakan publik. 

***

*) Oleh: Rasongko Singgih Samiarto, Mahasiswa FISIP, Ilmu Pemerintahan Angkatan Tahun 2017. Universitas Muhammadiyah Malang. 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com