IAEI Jatim: Pelaku Penipuan Properti Syariah Bisa Dijerat Pasal Penodaan Agama

Home / Ekonomi / IAEI Jatim: Pelaku Penipuan Properti Syariah Bisa Dijerat Pasal Penodaan Agama
IAEI Jatim: Pelaku Penipuan Properti Syariah Bisa Dijerat Pasal Penodaan Agama Ilustrasi perumahan. (FOTO: Dok. TIMES Infonesia)

TIMESJEMBER, JEMBER – Maraknya penipuan berkedok investasi syariah dalam bisnis properti syariah di sejumlah daerah di Indonesia membuat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jawa Timur (Jatim) buka suara.

Wadah para pakar ekonomi syariah di Jatim itu mengimbau masyarakat untuk mencermati betul legalitas hingga kepastian investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam properti syariah.

Salah satu imbauan tersebut disampaikan Sekretaris Umum DPW IAIE Jawa Timur Fathurrazi dalam siaran pers yang diterima TIMES Indonesia, Rabu (15/1/2020).

Dia menerangkan bahwa di Indonesia, properti syariah sebenarnya bukan hal yang baru. Bisnis properti syariah sudah mulai menggeliat sejak lima tahun terakhir.

"Selain permintaan pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal dengan nuansa religi, juga karena faktor investasi pada bidang properti yang masih diminati masyarakat karena nilainya terus meningkat sehingga dapat menjadi hedging dari gerusan inflasi dan risiko lainnya," kata Fathurrazi.

Namun dalam perjalanannya, Kepala Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Jember tersebut menerangkan bahwa ada pihak-pihak yang memanfaatkan peluang tersebut untuk melancarkan aksi penipuannya.

Pada penghujung 2019, Polda Metro Jaya mengungkap dua kasus penipuan penjualan rumah syariah. Bulan November 2019, kasus pertama menipu 270 orang dengan total kerugian mencapai Rp 23 miliar. Perumahan syariah dijanjikan akan dibangun di lima lokasi, yakni dua perumahan di kawasan Bogor, satu di Bekasi, satu di Bandung, dan satu perumahan di Lampung.

Bulan Desember 2019, kasus kedua menipu 3.680 korban dengan total kerugian mencapai Rp 40 miliar. Perumahan syariah pada kasus kedua ini rencananya akan dibangun di daerah Tangerang Selatan dan Banten.

Tidak berhenti di sana, mengawali 2020, kasus penipuan berkedok properti syariah meluas hingga Jawa Timur. Awal Januari, Polrestabes Surabaya menangkap pemilik sekaligus Direktur Utama perusahaan properti perumahan syariah di Kabupaten Sidoarjo setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari korban penipuan.

Dari hasil penyidikan, terungkap status lahan yang dipasarkan merupakan milik orang lain yang disewa oleh pelaku. Bahkan sebagian lahan tersebut masih berupa rawa, sementara sisanya sudah dilapisi paving block.

"Promosi yang banyak digunakan di antaranya adalah murah, berkonsep syariah, bebas riba, pembelian angsuran, tidak ada bunga kredit, tidak melibatkan bank, tidak ada BI Checking, tidak ada denda keterlambatan, dan tidak mengenal sita," tutur Fathurrazi.

Dia mengungkapkan bahwa promosi properti syariah pada awalnya dilakukan di tempat-tempat ibadah. Dalam perkembangannya, promosinya juga dilakukan di hotel-hotel melalui seminar tentang berbisnis atau bersyirkah secara halal.

"Tayangan properti syariah yang ditampilkan umumnya dalam bentuk animasi yang membangun persepsi tentang bagaimana nantinya properti syariah akan dibangun," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fathurrazi mengatakan bahwa secara umum pelaku bisnis properti syariah menawarkan akad istisna’ (pesan bangun) yang ini memang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Harga dan cicilan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pembeli dan pengembang.

Pengembang juga tidak mengenakan denda atau penarikan rumah bila pembeli terlambat membayar angsuran.

"Mengingat pengembang dari properti syariah tidak melibatkan perbankan, maka secara otomatis tidak terkena BI Checking," tuturnya.

Terkait maraknya penipuan berkedok properti syariah, Fathurrazi menyatakan bahwa DPW IAEI Jawa Timur telah mengambil sikap tegas.

Yakni, mendukung penegak hukum untuk memproses pengembang yang diduga melakukan tindak penipuan agar dugaan penipuan ini jelas dan tegas perkaranya. Jika terbukti melakukan penipuan, maka pelaku penipuan properti syariah tidak hanya dijerat pasal penipuan tetapi juga pasal penodaan agama Islam.

"Tidak bisa dipungkiri, kasus ini berpotensi menciderai gerakan ekonomi syariah yang selama ini dibangun oleh pemerintah dan banyak pihak terkait, termasuk IAEI. IAEI secara nasional adalah organisasi profesi yang konsen pada pengembangan ekonomi Islam," ujar dia.

Dia menerangkan bahwa eonomi syariah, termasuk bisnis syariah di dalamnya sangat menentang adanya penipuan dan ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak lain.

"Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, 'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang terjadi atas dasar saling rida (suka sama suka) dari kalian'," ucapnya.

Dia juga menambahkan bahwa bisnis properti syariah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah harus benar-benar berlandaskan pada sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis Nabi Muhammad (as Sunnah), ijma' (kesepakatan) para sahabat, dan qiyas (kesepakatan para ulama). "Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak cukup hanya namanya saja syariah, tetapi prakteknya harus benar-benar didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat," tukasnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com