Pemkab Jember Segera Respon Rekomendasi Pengentasan Stunting dan AKI-AKB

Home / Berita / Pemkab Jember Segera Respon Rekomendasi Pengentasan Stunting dan AKI-AKB
Pemkab Jember Segera Respon Rekomendasi Pengentasan Stunting dan AKI-AKB Bupati Jember dr Faida dalam Lokakarya Diseminasi Hasil Studi Every Mother and Newborn Countys (EMNC), Jumat (13/9/2019) di Pendapa Wahyawibawagraha. (foto: Dody Bayu Prasetyo/TIMES Indonesia)

TIMESJEMBER, JEMBERPemkab Jember segera menindaklanjuti beberapa rekomendasi untuk berupaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI-AKB) baru lahir, serta stunting.

Di Antaranya, pelayanan kegawatdaruratan untuk ibu dan anak harus ada di seluruh rumah sakit di Jember. Bukan hanya rumah sakit pemerintah, tetapi juga rumah sakit swasta.

“Kami harus segera mendorog seluruh rumah sakit untuk memastikan, tidak ada rumah sakit di Jember yang berizin operasional tapi tidak siap melayani emergency ibu maupun anak selama 24 jam,” tegas Bupati Jember dr Faida saat menghadiri pada Lokakarya Diseminasi Hasil Studi Every Mother and Newborn Countys (EMNC), Jumat (13/9/2019) di Pendapa Wahyawibawagraha, Jember.

Faida juga menyampaikan bahwa di Jember telah tersedia 25 dari 50 Puskesmas yang telah berkompeten untuk melayani emergensi ibu dan anak selama 24 jam.

“Dan ini kami teruskan dengan target 50 persen sisanya tertuntaskan. Kami juga melatih banyak SDM kesehatan, grup pendampingan untuk masalah ibu dan bayi,” katanya.

Ada juga program aplikasi untuk ibu hamil yang dimiliki Kabupaten Jember. Kedepan akan membuat buku KIA berbasis IT atau e-KIA.

“Kalau kemarin kan kamj tahu ibu hamil telat kontrol siapa yang melayani, hasil kontrolnya bisa tahu di aplikasi,” terangnya.

Terkait dengan, stunting, Faida mengklaim, dari hasil data terlihat angka stunting Jember sudah turun.

“Satu anak adalah aset bangsa. Jadi satu saja balita stunting menjadi masalah, kalau ada 3 balita berati satunya stunting,” jelasnya, seraya menyebut ada 18 desa dengan jumlah balita stunting paling besar. Ke-18 desa ini menjadi prioritas.

18 desa ini diberi program pendampingan. Termasuk untuk posyandu dan intervens secara komprehensif terhadap masalah sanitasi dan masalah layanan kesehatan.

“Memerlukan suatu komitmen. Masalah stunting ini enggak cukup ketika bayinya lahir. Ketika ada calon bapak dan ibu, akan diberikan pelayanan untuk memastikan calon ini paham dalam mempersiapkan kehamilan dan melahirkan, maka perlu ada partisipasi keluarga, kesehatan, dan pemerintah,” jlentrehnya.

Pemerintah Kabupaten Jember bersama KUA akan membuat regulasi yang memastikan tidak ada pasangan menikah kecuali sudah tahu bahwa dia mempunya kompetensi calon ibu dan calon bapak, untuk lahirnya balita sehat Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Drg. Fitri, M.Sc., menyampaikan masalah kesehatan membutuhkan kerjasama semua pihak sesuai peran dan tupoksinya, bergerak bersama mengatasi kesehatan.

“Jawa timur sudah membuat suatu prioritas sesuai dengan nasional yaitu untuk mengatasi AKI-AKB, masalah gizi, stunting, TBC. Di sini kita semua harus bergerak, ini tidak bisa hanya dilakukan dinas kesehatan, tetapi lingkungan dan pengawasan orang sekitar,” katanya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com