Rakornas PDI Perjuangan Lahirkan 12 Rekomendasi, Berikut Daftar Lengkapnya

Home / Berita / Rakornas PDI Perjuangan Lahirkan 12 Rekomendasi, Berikut Daftar Lengkapnya
Rakornas PDI Perjuangan Lahirkan 12 Rekomendasi, Berikut Daftar Lengkapnya Ketua DPP PDI Perjuangan nonaktif, Puan Maharani saat membacakan rekomendasi hasil Rakornas, Jakarta. (FOTO: Monang for TIMES Indonesia).

TIMESJEMBER, JAKARTARakornas (Rapat Koordinasi Nasional) PDI Perjuangan menghasilkan 12 rekomendasi untuk dijalankan seluruh kader partai banteng moncong putih tersesbut.

Rekomendasi itu dibacakan Ketua DPP PDI Perjuangan nonaktif, Puan Maharani dan disaksikan Ketua umum Megawati Soekarnoputri, Sekjen Hasto Kristiyanto, serta ribuan kader PDI Perjuangan yang hadir pada Rakornas. 

Satu poin penting dari 12 rekomendasi adalah penugasan kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk mengawal, mengamankan, dan memastikan kebijakan-kebijakan politik pembangunan pemerintah pusat.

"Agar tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya tanggal 1 Juni 1945, berpijak pada UUD RI Tahun 1945 dan haluan politik Trisakti," ucap Puan di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Rekomendasi selanjutnya, pemerintah diusulkan membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lembaga itu berfungsi mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai upaya membumikan Pancasila.

"Yang berlandaskan riset ilmu pengetahuan dan inovasi sebagai cetak biru (blueprint) Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pembangunan dan industri, yang menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus tujuan dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam," tuturnya. 

Rekomendasi ketiga, PDI Perjuangan meyakini bahwa jalan demokrasi dalam sistem politik Indonesia adalah pilihan terbaik. Namun demikian, demokrasi yang dibangun adalah demokrasi yang berdasar dan bersumber dari nilai-nilai dan kearifan bangsa Indonesia, yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat yang menjadi ciri utama Demokrasi Pancasila.

Berikutnya, PDI Perjuangan menegaskan, Pemilu Serentak 2019 sebagai salah satu cara praktik demokrasi yang telah disepakati menjadi sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal tersebut telah diatur dalam sistem norma hukum, baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan turunannya. 

"Namun demikian, praktik demokrasi yang dipilih dan dijalani saat ini harus tetap menjaga esensi Demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat, baik oleh peserta pemilu maupun masyarakat luas," jelas puan, yang juga aktif sebagai Menko PMK tersebut.

Dia juga menyampaikan, untuk poin kelima, bahwa PDIP berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung etika dan keberadapan politik serta menjaga dan mengawal agar proses Pemilu Serentak tahun 2019 ini berjalan dengan aman, damai, bebas, jujur dan adil.

"Untuk itu, PDI Perjuangan menegaskan dukungannya kepada seluruh penyelenggara pemilu, serta semua pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019," tutur Puan.

Masih kata Puan, Rakornas juga menghasilkan rekomendasi yang mendukung KPU, dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional. Serta mendukung Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran termasuk tindak pidana pemilu selama masa tahapan Pemilu Serentak tahun 2019.

"Ketujuh, Rakornas mengajak semua peserta pemilu dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 agar berjalan dengan aman dan damai serta bersama-sama menghindari dan memerangi segala bentuk kampanye hitam, berita bohong (hoaks)," ungkap Puan.

Rekomendasi berikutnya, adalag merekomendasikan kepada DPP Partai untuk meminta Pemerintah dan DPR agar membudayakan praktik Demokrasi Pancasila menjadi ideologi yang hidup dan menjiwai. Baik dalam tataran normatif maupun praktis kehidupan berbangsa dan bernegara secara terstruktur, melalui kurikulum pada lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan serta partai politik.

Selain itu, DPP merekomendasikan kepada PDI Perjuangan untuk meminta kepada pemerintah dalam posisi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 untuk tetap berkomitmen menjaga keamanan dan perdamaian dunia maupun wilayah termasuk dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina dan penyelesaian masalah Rohingnya berdasarkan prinsip perdamaian dan kemanusiaan. 

"Rakornas merekomendasikan kepada DPP Partai untuk meminta pemerintah agar lebih aktif terlibat dalam kerjasama bilateral maupun multilateral, untuk mencegah dan memerangi segala bentuk tindak kejahatan lintas negara (transnational crime) yang terjadi di dalam negeri," tutur Puan. 

Sementara yang kesebelas, Rakornas merekomendasikan kepada DPP Partai untuk mendukung pemerintah dalam mengantisipasi dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi turbulensi ekonomi internasional, termasuk dampak Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang berpengaruh langsung atau pun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

"Terakhir, Rakornas menyepakati agar seluruh struktural partai, kader partai serta seluruh calon anggota legislatif partai di setiap tingkatan untuk mengambil inisiatif dalam menggerakkan seluruh partai koalisi pengusung Jokowi- Ma'ruf Amin, relawan dan kelompok-kelompok masyarakat, untuk menjamin pemenangan di wilayahnya masing-masing." tandas puan, Ketua DPP PDI Perjuangan nonaktif. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com