Bupati Faida: Bansos Covid-19 Fokus pada yang Belum Pernah Terima Bantuan

Home / Berita / Bupati Faida: Bansos Covid-19 Fokus pada yang Belum Pernah Terima Bantuan
Bupati Faida: Bansos Covid-19 Fokus pada yang Belum Pernah Terima Bantuan Bupati Jember dr. Faida saat menjadi narasumber di RRI Jember, Selasa (30/6/2020). (Foto: Humas Pemkab Jember for TIMES Indonesia)
Fokus Berita

TIMESJEMBER, JEMBER – Bupati Jember dr. Faida menegaskan penyaluran Bansos Covid-19 di Jember difokuskan untuk mereka yang belum pernah menerima bantuan.

“Ada 40 ribu orang yang terdata di DTKS, dan belum pernah terima bantuan. Ini dulu yang kami eksekusi, sambil lalu mengontrol di lapangan,” kata bupati dalam dialog interaktif di RRI, Selasa (30/6/2020).

Dia menjelaskan bahwa Bansos dibagi dua macam. Pertama, untuk mereka yang miskin. Kedua, untuk mereka yang terdampak Covid-19.

Untuk yang terdampak Covid-19, sejatinya mereka tidak miskin. Mereka ini terdampak, sehingga dari segi pendapatan berkurang. Mereka tidak bisa bekerja. Banyak juga orang yang dirumahkan.

Data mereka yang terdampak diambil dari berbagai macam sumber.

“Kalau perusahaan itu laporan ke Dinas Tenaga Kerja. Ini yang di-PHK. Ini yang dirumahkan tanpa penghasilan sama sekali. Ini yang dirumahkan dengan penghasilan 50 persen. Data itu kami olah untuk menjadi sasaran mereka yang terdampak, namanya tenaga kerja terdampak,” beber Faida.

Sampai saat ini lebih dari 2 ribu tenaga kerja terdampak yang mendapat bantuan dari Pemkab Jember.

Masih banyak penerima bantuan dari Pemkab Jember melalui dinas-dinas terkait.

Misalnya Dinas Perhubungan memasukan data terdampak dari insan transportasi, sopir angkutan, ojek pangakalan, ojek online, termasuk tukang parkir.

Dinas Pendidikan langsung melakukan pendataan terhadap PKL yang bekerja di halaman sekolah dan kantin sekolah begitu sekolah diliburkan. Terdata hampir 5 ribu PKL yang terdampak.

Dinas Pertanian melakukan pendataan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan buruh tani yang terdampak.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mendata pembantu jagal yang terdampak pasar hewan ditutup yang berakibat tidak ada lagi kegiatan jagal di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Ada juga para nelayan, guru ngaji, para lansia, dan duafa.

“Mereka semua adalah hasil pendataan di lapangan, yang memenuhi 14 kriteria Kemensos untuk masuk data DTKS, dan data ini akan kita ajukan menjadi DTKS untuk menggantikan data DTKS yang sudah layak diwisuda,” ungkap Faida. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com